GEREJA TERJEBAK PADA EKSPANSIF TERITORIAL KUANTITAS KLASIK DAN MELUPAKAN MISI MANDIRI SECARA FINANSIAL DAN BERKELANJUTAN.

Gereja Terjebak Pada Ekspansif Teritorial Kuantitas Klasik dan Melupakan Misi Mandiri Secara Finansial dan Berkelanjutan

---

ABSTRAK

Furima, Victoria Th. 2026. Gereja Kita Terjebak Pada Ekspansif Teritorial Kuantitas Klasik dan Melupakan Misi Mandiri Secara Finansial dan Berkelanjutan.

Artikel ini mengurai paradoks eksistensial dalam manajemen tata kelola Gereja Protestan di Indonesia di Papua (GPI Papua). Realitas menunjukkan bahwa ketika hukum membunuh roh, maka pelayanan gereja terlihat seperti Merawat Arang di Balik Makam. Manifestasi institusi saat ini terjebak pada ketiadaan inventarisasi aset, baik aset bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah; di mana sertifikat-sertifikat kepemilikan tidak ada dan gereja hanya mengandalkan pelepasan kultur yang tidak kuat secara hukum. Akibatnya, Gereja di Atas Kertas hanya menjadi ampas yang terhempas karena benturan badai mayoritas nama-nama besar yang pernah dihormati karena kerja keras, yang kini dipaksa melihat gereja Tumbuh untuk Punah. Kita tidak kemana-mana karena bertumbuh di level yang sama seperti tahun 1990-an, di mana visi dan misi pimpinannya stuck (mandek) pada kebutuhan pelayanan jaman tempo doeloe, yaitu sekadar memperbanyak pos pelayanan dan balai kerohanian yang hanya dihuni oleh 3 sampai 4 kepala keluarga saja. Apakah ini namanya fatamorgana? Kelihatan bertumbuh secara organisasi dengan bertambahnya gereja, pos pelayanan, dan klasis, tetapi sebenarnya sudah punah di level iman karena pembiayaan pelayanannya tidak realistis bagi umat yang sedikit untuk membayar kebutuhan jemaat, gaji pendeta, dan dana diakonia. Melalui pendekatan kritis studi pembangunan, tulisan ini mendesak agar fokus pelayanan segera digeser dari mengejar jumlah kuantitas teritorial klasik. Gereja harus berubah agar tidak setiap tahun hanya bermasalah di SK penempatan pendeta dan bermasalah di keuangan serta ekonomi gereja. Sebagai solusinya, artikel ini menawarkan peta jalan kemandirian finansial yang berkelanjutan melalui pengelolaan aset produktif yang sumber pendapatannya terus-menerus ada, seperti mengelola pasar lokal, SPBU, hingga investasi kos-kosan yang pemasukannya ada setiap bulan demi menyelamatkan masa depan iman umat.

Kata Kunci: Gereja di Atas Kertas, Merawat Arang di Balik Makam, Tumbuh untuk Punah, Pelepasan Kultur, Kemandirian Finansial Berkelanjutan.

PENDAHULUAN 

Teori Ambang Daya Hidup Misi (TADHM) Yang diusulkan Penulis: Pdt. Victoria Th. Furima, S. Th., M. Si. 

Teori Ambang Daya Hidup Misi (TADHM) merupakan sebuah proposisi teoretis awal yang menjelaskan hubungan antara pertumbuhan unit pelayanan, peningkatan kewajiban kelembagaan, dan kemampuan gereja dalam mempertahankan keberlanjutan misinya.

Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa pertumbuhan organisasi tidak selalu berjalan seiring dengan pertumbuhan daya dukung pelayanan. Ekspansi pelayanan memang dapat memperluas jangkauan misi, tetapi pada saat yang sama juga dapat menambah beban keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan tanggung jawab kelembagaan.

Apabila pertumbuhan tersebut menghasilkan kewajiban yang melampaui kapasitas sumber daya yang tersedia, gereja dapat menghadapi berbagai risiko. Risiko tersebut antara lain ketergantungan terhadap pihak tertentu, ketidakstabilan pembiayaan, kesulitan memenuhi kebutuhan pegawai, serta menurunnya kemampuan gereja dalam mempertahankan pelayanan secara berkelanjutan.

Konteks GPI Papua

Dalam konteks GPI Papua, kompleksitas pelayanan terlihat dari luasnya struktur organisasi dan besarnya jumlah warga yang dilayani. GPI Papua memiliki 22 klasis, 256 gedung gereja, sekitar 1.350.000 jiwa, serta 423 pegawai yang terdiri atas pendeta dan pegawai nonpendeta.

Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 20 pegawai nonpendeta dan 403 pendeta. Pola penerimaan gaji para pendeta juga tidak seragam. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Sekitar 150 pendeta menerima gaji kurang lebih Rp4.000.000 per bulan.
2. Sekitar 30 pendeta menerima gaji antara Rp5.000.000 hingga Rp6.000.000 per bulan.
3. Sekitar 120 pendeta menerima gaji antara Rp2.000.000 hingga Rp3.000.000 per bulan.
4. Sekitar 123 pendeta menerima gaji antara Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000 per bulan.

Beban keuangan tersebut belum mencakup berbagai kebutuhan lainnya, seperti:

1. Biaya operasional kantor Sinode.
2. Insentif pendeta.
3. Pemeliharaan gedung gereja.
4. Pengadaan dan pemeliharaan sarana pelayanan.
5. Biaya administrasi dan kelembagaan.
6. Kebutuhan pelayanan jemaat dan klasis.
7. Pengembangan program misi dan pembinaan warga gereja.

Dengan demikian, kebutuhan keuangan GPI Papua tidak hanya berkaitan dengan pembayaran gaji, tetapi juga mencakup keseluruhan biaya yang diperlukan agar pelayanan dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

Struktur Pendapatan dan Kontribusi Jemaat

Pada sisi pendapatan, terdapat sekitar 23 jemaat besar atau jemaat potensial yang melakukan pembayaran sentralisasi dengan rata-rata sekitar Rp35.000.000. Sementara itu, pembayaran dari jemaat-jemaat lainnya berada pada kisaran Rp7.000.000 hingga Rp600.000.

Data tersebut menunjukkan adanya perbedaan kapasitas kontribusi yang cukup besar antarjemaat. Sebagian jemaat memiliki kemampuan memberikan kontribusi yang relatif tinggi, sedangkan jemaat lainnya hanya mampu memberikan kontribusi dalam jumlah terbatas.

Kondisi ini dapat menimbulkan ketergantungan pembiayaan terhadap sejumlah jemaat besar. Ketergantungan tersebut perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi stabilitas keuangan organisasi. Apabila jemaat-jemaat besar mengalami penurunan pendapatan, perubahan kondisi sosial-ekonomi, atau kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, maka pembiayaan pelayanan secara keseluruhan juga dapat terdampak.

Selain itu, ketimpangan kontribusi antarjemaat perlu dianalisis secara hati-hati. Perbedaan tersebut tidak selalu menunjukkan kurangnya tanggung jawab jemaat, tetapi dapat dipengaruhi oleh kondisi geografis, tingkat ekonomi warga jemaat, jumlah anggota, akses terhadap sumber daya, serta karakteristik pelayanan di masing-masing wilayah.

Ambang Daya Hidup Misi

Berdasarkan kondisi tersebut, Teori Ambang Daya Hidup Misi menjelaskan bahwa setiap organisasi gereja memiliki batas kemampuan tertentu dalam menanggung beban pelayanan. Batas kemampuan inilah yang disebut sebagai ambang daya hidup misi.

Ambang daya hidup misi dapat dipahami sebagai titik keseimbangan antara:

1. Jumlah unit pelayanan yang harus dikelola.
2. Jumlah pegawai dan tenaga pelayanan.
3. Besarnya kebutuhan gaji dan insentif.
4. Biaya operasional kelembagaan.
5. Biaya pemeliharaan gedung dan aset.
6. Kemampuan kontribusi jemaat.
7. Ketersediaan sumber pendapatan jangka panjang.
8. Efektivitas tata kelola organisasi.
9. Kepastian status dan pemanfaatan aset.
10. Kemampuan gereja dalam mengembangkan pelayanan.

Apabila seluruh kewajiban tersebut masih dapat dipenuhi oleh sumber daya yang tersedia, maka organisasi berada dalam kondisi yang relatif sehat dan mampu mempertahankan pelayanannya.

Namun, apabila kewajiban pelayanan terus meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara stabil, organisasi dapat mendekati ambang daya hidupnya. Jika kondisi tersebut terus berlangsung tanpa perbaikan, organisasi dapat melampaui ambang daya hidup misi. Pada tahap ini, gereja berisiko mengalami kesulitan dalam membayar gaji, membiayai operasional, memelihara aset, dan menjalankan program pelayanan.

Hubungan antara Ekspansi dan Keberlanjutan

Ekspansi pelayanan pada dasarnya merupakan bagian penting dari panggilan gereja. Penambahan jemaat, pembangunan gedung gereja, pembentukan klasis, dan pengembangan program pelayanan dapat menjadi tanda pertumbuhan misi.

Namun, ekspansi tidak boleh hanya diukur berdasarkan jumlah unit pelayanan atau banyaknya gedung gereja. Pertumbuhan juga harus dilihat dari kemampuan organisasi dalam membiayai, mengelola, dan mempertahankan seluruh unit pelayanan tersebut.

Setiap ekspansi dapat menimbulkan konsekuensi, antara lain:

1. Bertambahnya kebutuhan tenaga pelayanan.
2. Bertambahnya kebutuhan gaji dan insentif.
3. Bertambahnya biaya administrasi.
4. Bertambahnya kebutuhan pemeliharaan gedung.
5. Bertambahnya kebutuhan transportasi dan komunikasi.
6. Bertambahnya tanggung jawab pengawasan.
7. Bertambahnya kebutuhan pembinaan dan pengembangan jemaat.
8. Bertambahnya kebutuhan pelaporan dan pengelolaan keuangan.

Oleh sebab itu, keputusan untuk melakukan ekspansi harus didasarkan pada kajian yang menyeluruh. Ekspansi tidak cukup hanya didorong oleh kebutuhan jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan organisasi dalam mempertahankan pelayanan dalam jangka panjang.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ambang Daya Hidup Misi

Terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi ambang daya hidup misi, yaitu:

1. Kapasitas Pembiayaan

Kapasitas pembiayaan menunjukkan kemampuan gereja dalam memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan. Kapasitas ini mencakup pendapatan jemaat, pembayaran sentralisasi, persembahan, bantuan, hibah, serta sumber pendapatan lainnya.

2. Struktur Kepegawaian

Jumlah dan komposisi pegawai harus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan keuangan organisasi. Struktur kepegawaian yang terlalu besar tanpa dukungan pembiayaan yang memadai dapat meningkatkan beban organisasi.

3. Distribusi Pendapatan Jemaat

Perbedaan kemampuan kontribusi antarjemaat perlu dikelola melalui sistem yang adil, transparan, dan realistis. Sistem kontribusi perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan karakteristik masing-masing jemaat.

4. Kondisi Aset

Aset gereja, termasuk gedung dan tanah, harus memiliki status yang jelas, dimanfaatkan secara optimal, dan dipelihara secara berkelanjutan. Aset yang tidak terkelola dapat berubah menjadi beban keuangan.

5. Tata Kelola Organisasi

Tata kelola yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan dibuat berdasarkan data, kebutuhan pelayanan, kemampuan keuangan, dan kepentingan bersama.

6. Sumber Pendapatan Jangka Panjang

Gereja perlu mengembangkan sumber pendapatan yang berkelanjutan agar tidak hanya bergantung pada kontribusi jemaat tertentu. Pengembangan sumber pendapatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai gerejawi.

7. Efisiensi Operasional

Efisiensi tidak berarti mengurangi kualitas pelayanan. Efisiensi berarti menggunakan sumber daya secara tepat, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar mendukung tujuan pelayanan.

Implikasi bagi GPI Papua

Dalam konteks GPI Papua, Teori Ambang Daya Hidup Misi memiliki beberapa implikasi penting.

Pertama, setiap rencana pembentukan unit pelayanan baru perlu disertai analisis kemampuan pembiayaan. Analisis tersebut harus mencakup kebutuhan tenaga pelayanan, biaya operasional, pemeliharaan aset, serta sumber pendapatan yang dapat diandalkan.

Kedua, struktur gaji dan insentif perlu ditata secara bertahap dan realistis. Penataan tersebut harus mempertimbangkan keadilan bagi para pelayan, tetapi juga memperhatikan kemampuan keuangan organisasi.

Ketiga, sistem sentralisasi perlu dievaluasi secara berkala. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan jemaat, kemampuan kontribusi, serta dampak sistem tersebut terhadap keberlanjutan pelayanan.

Keempat, perlu dilakukan pemetaan kondisi setiap jemaat. Pemetaan dapat mencakup jumlah anggota, kemampuan ekonomi, potensi pendapatan, kondisi aset, kebutuhan pelayanan, serta tantangan geografis dan sosial.

Kelima, pengambilan keputusan kelembagaan perlu didukung oleh data yang akurat. Data mengenai pendapatan, pengeluaran, jumlah pegawai, kondisi aset, dan kebutuhan pelayanan harus tersedia secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keenam, GPI Papua perlu mengembangkan strategi pendapatan jangka panjang. Strategi tersebut dapat mencakup pengelolaan aset, pengembangan usaha produktif, peningkatan kapasitas jemaat, serta kerja sama yang sesuai dengan prinsip dan identitas gereja.

Proposisi Teoretis

Berdasarkan uraian tersebut, Teori Ambang Daya Hidup Misi dapat dirumuskan dalam beberapa proposisi berikut:

1. Semakin besar ekspansi unit pelayanan, semakin besar pula kewajiban finansial dan kelembagaan yang harus ditanggung oleh gereja.
2. Pertumbuhan jumlah unit pelayanan tidak secara otomatis menunjukkan peningkatan daya hidup misi.
3. Apabila pertumbuhan kewajiban pelayanan lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan, maka gereja akan semakin dekat dengan ambang daya hidup misinya.
4. Ketergantungan yang tinggi terhadap sejumlah jemaat besar dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan pembiayaan.
5. Kejelasan status aset, efisiensi operasional, dan tata kelola yang baik dapat memperkuat daya hidup misi.
6. Pemerataan kontribusi jemaat yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dapat meningkatkan keberlanjutan pembiayaan.
7. Keputusan ekspansi yang didasarkan pada analisis kebutuhan, kemampuan pembiayaan, dan sumber pendapatan jangka panjang akan lebih mampu menjaga keberlanjutan misi.
8. Ambang kelayakan bukanlah alat untuk menghambat pertumbuhan gereja, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa pertumbuhan berlangsung secara sehat dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Teori Ambang Daya Hidup Misi merupakan kerangka berpikir yang membantu gereja memahami hubungan antara pertumbuhan pelayanan dan kemampuan organisasi dalam mempertahankan keberlanjutan misinya.

Dalam konteks GPI Papua, keberadaan 22 klasis, 256 gedung gereja, sekitar 1.350.000 jiwa, dan 423 pegawai menunjukkan besarnya tanggung jawab pelayanan yang harus dikelola. Beban tersebut semakin kompleks karena adanya perbedaan penerimaan gaji, ketimpangan kontribusi antarjemaat, kebutuhan operasional, pemeliharaan aset, serta tuntutan pengembangan pelayanan.

Apabila jumlah kewajiban pelayanan, kebutuhan gaji, biaya operasional kelembagaan, dan pemeliharaan aset terus meningkat tanpa diimbangi pertumbuhan pendapatan yang stabil, maka organisasi dapat mendekati atau bahkan melampaui ambang daya hidup misinya.

Oleh karena itu, setiap keputusan ekspansi perlu dihubungkan dengan evaluasi terhadap kebutuhan misi, kapasitas pembiayaan, kepastian aset, tata kelola, pemerataan kontribusi, dan sumber pendapatan jangka panjang.

Teori ini tidak dimaksudkan untuk membatasi semangat gereja dalam melaksanakan misi. Sebaliknya, teori ini menjadi instrumen korektif agar pertumbuhan pelayanan tidak mengorbankan keberlanjutan organisasi. Gereja dipanggil untuk bertumbuh, tetapi pertumbuhan tersebut harus berlangsung secara sehat, terukur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks GPI Papua, proposisi ini perlu diuji melalui analisis yang lebih mendalam terhadap jumlah unit pelayanan, struktur kepegawaian, distribusi pendapatan jemaat, laporan keuangan, kondisi aset, beban gaji dan operasional, serta pola pengambilan keputusan kelembagaan. Dengan demikian, gereja dapat menyusun kebijakan pelayanan yang tidak hanya menjawab kebutuhan masa kini, tetapi juga menjamin keberlanjutan misi bagi generasi yang akan datang.