PILKADA DAN PERSOALAN PILKADA DI KABUPATEN KAIMANA. Pilkada Kaimana tahun 2020 terancam di ikuti hanya oleh 40% dari jumlah pemilih tetap yakni di ikuti oleh kelompok milenial dan kelompok asas profit.

Pilkada Kaimana tahun 2020 terancam di ikuti hanya oleh 40% dari jumlah pemilih tetap yakni di ikuti oleh kelompok milenial dan kelompok asas profit.

 By.Presiden Repoblik Mimpi Victor Furima

Ada aksi barulah ada reaksi. ini slogan tuntutan agar ada solusi kongkrit. Guna menjawab krisis Demokrasi di kabupaten kaimana. Dana yang begitu besar tidak sebanding dengan kinerja KPU kab. Kaimana. Bagaimana tidak menurut beberapa sumber berita online.

Alokasi dana Pilkada yang di usulkan tahun 2019 sebesar 55 miliar rupiah. rinciannya untuk KPU  41xxx miliar dan Bawaslu 14 xxx miliar, realisasi anggaran Pilkada kab. Kaimana tahun 2020, 48 xxx miliar rupiah.  Demi dan untuk mesukseskan proses pelaksanaan pencoblosan pada pulkada nantinya yang di ikuti oleh ..... ??? dari jumlah Dafatar pemilih tetap Kab. Kaimana berdasarkan DPT pemilu 2019 Sebanyak 32.141, jiwa dengan rincian; 15.916 laki-laki dan 15.546 perempuan.

Yang tersebar di 7 Distrik yakni : Buruway, Kaimana,  kota Kambrauw, Arguni bofuwer,Teluk Arguni Bawah, Teluk Etna, Yamor dan 2 kelurahan serta 84 kampung.... Ini  data yg tidak pernah berubah dari tahun ke tahun.

Persoalan yang perlu dilihat ialah,  Minimnya pemahaman terhadap pelaksanaan pemilu yang bersih jujur dan adil dikalangan masyarakat Kabupaten Kaimana, membentuk watak demokrasi yang salah baik pada pemahaman calon bupati dan calon wakil bupati, calon pemilih, pemilih pemula dan pemilih. Padahal dari tahun-ke tahun dana pilkada pasti bunyi miliar wahh lucu sekali ya😁 😁 😁 Tanggung jawab  kaum terpelajar sosok para akademisi terutama Mahasiswa, pns, swasta yg ada di dalam daerah maupun di luar daerah kab. Kaimana terjebak pada dialegtika tanpa dasar yang jelas. Hal ini  mengakibatkan trauma terselubung pada pesta demokrasi hahaha lagi2 lucu ya.... 😁😁😁. dampak negativ yang tercipta  dikalangan masyarakat yakni Demokrasi pasif antara lain : demokrasi transaksional, demokrasi Janji tanpa bukti demokrasi sektor kultur demokrasi identitas demokrasi ego sektoral. Pemahaman etika komunikasi dan etika situasional  dan lain sebagainya seolah di abaikan hal ini sangat mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam mendukung dan mengawal demokrasi. terutama pada proses PILKADA 2020 Hal ini dibuktikan dengan jumlah presentasi Golongan putih GOLPUT (kelompok yang tidak berpartisipasi) pada setiap pelaksanaan Pemilu baik, PILPRES, PILGUB, maupun Pemilihan LEGISLATIF dan EKSEKUTIF. Dari data pemilu 2019 berkisar di angka 35% dari jumlah pemilih tetap lagi2 lucu ya 😁 😁 😁 pertanyaannya. tapi kenapa proses demokrasi tahun lalu tetap berjalan sedangkan tidak di ikuti oleh 35% pemilih?? Jawabannya 35 % itu di wakili, cobalah lihat angka pemilih desibilitas atau cacat di kabupaten Kaimana pada pemilu lalu meningkat jumlahnya padahal data orang cacat untuk kab.Kaimana tidak gitu2 amat lucu ya 😁 😁 😁 mungkinkah ada permainan???. Berikut jumlah kertas suara kurang di kampung kampung yg jumlah pemilihnya banyak, begitu juga sebaliknya jumlah kertas suara lebih dan tidak terpakai di kampung2 yg jumlah pemilihnya sedikit 😁😁😁 lagi2 kinerja KPU di pertanyaan 😁😁😁.

Ada 3 kelompok pemilih di kabupaten yakni:

1. Kelompok milenial hanya ada 20% di kabupaten kaimana, yaitu pemilih pemula,kaum terpelajar, tokoh adat, dan masyarakat

2. Kelompok asas profit penerima keuntungan kelompok ini juga hanya ada 20% yaitu kontraktor dan para pengusaha yg kecil sampai besar

3. Dan kelompok marginal sedangka. Kelompok yg ketiga ini ada 60% kelompok ini kelompok pribumi.... Mereka sudah trauma dengan konsep demokrasi yg hanya mengumbar janji bukan bukti. Ada beberapa steakmen mereka yg tercatat yakni, siapa kasih uang kami pilih 😁😁😁😁 kalau tidak, tidak usa coblos, lebih baik bikin kebun atau buang jaring dari pada pikir pilkada bodok ini😁😁😁😁, kalau bukan orang papua yg maju kami tidak ikut pilkada😁😁😁, buat apa ikut juga kalau ujung2nya kita yg pilih orang lain yg menikmati 😂 😂 😂. Pilkada Kaimana tahun 2020 terancam di ikuti hanya oleh 40% dari jumlah pemilih tetap yakni di ikuti oleh kelompok milenial dan kelompok asas profit. Kalau seperti ini apa tindakan KPU kab. Kaimana menyikapi situasi ini?? Sedangkan tidak ada pendidikan Politik, pendidikan demokrasi yang menjelaskan tentang in tegritas pemilu di kalangan rakyat. Kalo begitu 48 miliar itu untuk apa??? Kalo toh masyarakat tidak ikut pesta mereka ???😁😁😁😁 lucu pastinya.

Solusi kongkrit guna menjawab persoalan ini adalah perlu adanya desain sosialisasi baik dari pihak penyelenggara pemilu maupun dari pihak masyarakat yang peduli terhadap Demokrasi. Undang-undang Pemilu No 7 tahun 2017 perlu di kaji dan dibedah oleh kaum akademisi. telaah ini menjadi sebuah rujukan perbaikan pemahaman di kalangan masyarakat.

Partai hanya Peserta pemilu oleh sebab itu Pemilu milik rakyat dan milik penyelenggara. sebab ini pesta rakyat bukan hajat Partai Undang-undang Pemilu No 7 tahun 2017, partai hanya bisa menjelaskan dan menawarkan visi misi dan program sehingga segala tindakan di luar kegiatan ini perlu di usut tuntas. mengapa sistem pemilu kita selalu berubah-ubah?  Karena sistem pemerintahan kita menganut sistem presidential sedangkan sistem pemilu kita menganut sistem multi partai oleh sebab itu negara ini masih mencari format yang jelas.

Tolong jangan gagal paham.

By.Presiden Repoblik Mimpi V.F