Defisid keuangan daerah kab. Kaimana ada pada zona merah, bisa di katakan kanker stadium akhir. Transparansi keuangan bagaikan rahasia kamar tidur bapa dan mama, hanya di ketahui mereka2 saja.
jauh sebelum Perppu yang dikeluarkan Pemerintah pusat berisikan, kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extra ordinary) dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Terkait pandemik corona
Presiden mengatakan ada tambahan anggaran Rp 405,1 triliun, dengan rincian, sebesar Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk Social Safety Nevt, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR. Serta Rp 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
"Ini termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi," ungkap dia. Semua dana ini di bagi habis pada 34 provinsi di negara ini.
Kita harus ingat bahwa sebelum PERPU ini di keluarkan sudah ada kebijakan Daerah dalam menanggulangi pandemik covid 19 yang mana setiap instansi birokrasi di kabupaten ini diwajibkan dana operasional instansi birokrasi dipotong guna membantu menjaga stabilitas daerah dari pandemik corona.
satu contoh instansi yg di ketahui dana oprasionalnya di potong sebesar 4 miliar yaitu dana BAPEDA, Belum di ketahui jumlah dana yg terpotong dari instansi2 yg lainnya.
namun ada perkembangan informasi bahwa sahnya Sebagian besar instansi untuk anggaran 2020 dipangkas sekitar 4 sampai 5 m untuk dialokasikan dalam penangganan covid 19, tinggal kita menunggu hasil laporan penggunaan dana yang telah di alokasikan utk covid 19. Akhirnya
Pertanyaan terkait Mengapa PNS/Atau ASN hanya menerima gaji Toh, padahal kucuran dana dari pusat terkait penanggulangan covid ini sudah di turunkan, bahkan negara bersedia berhutang untuk penyelesaian masalah corona tapi dimana semua dana itu??? Semua Masyarakat menanyakan hal itu, tapi lagi2 di kubur dalam peti mati.
Mari segarkan ingatan kita lagi jauh sebelum diadakan PERPU dan kebijakan daerah terkait dipotongnya dana Operasional instansi birokrasi sebelum itu KABUPATEN KAIMANA ini sedang mengalami problem keuangan yg kursial terkait sumbangsi APBD dalam pelaksanaan Pilkada 2020 yg tdk pernah ada penjelasan kongkrit.
misalnyaInformasi yang ada tersebar di Media saat beberapa waktu lalu, dana untuk pelaksananaan pilkada Kabupaten Kaimana= 55m (KPU 41M, Bawaslu 14M, Perlu kita lihat tiap Kejanggalan dalam Penatapan anggaran yaitu sbb:
1. Jika dibandingkan Dari Pendapatan asli Daerah/Tahun Sekitar 34M, (Tidak Seimbang)
2. Jumlah DPT Kaimana 2019= 32.141, Jika dibandibgkan dgn kota lain contohnya Fakfak dgn jumlah DPT tahun 2019=51.758 dgn Dana Pilkada 45M untuk pelaksanaan Pilkada Fakfak 2020 dengan estimasi 5 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, termasuk kebutuhan lain pada 17 Distrik daerah pemilihan di Kabupaten. (Kaimana Tidak Jelas)
3. APBD masih mengalami defisit 64M, sedangkan Dana KPU melonjak. Dana Hibah dari Pemda Miris, sebab rata rata dana APBD kab. Kaimana ada pada angka 34 miliar per tahun. Sehingga jika di sandingkan maka dana APBD Lebih kecil Ketimbang Dana PILKADA. Masalahnya adalah pengeluaran lebih besar dari pendapatan.
4. Pertimbangan Transportasi, Kalo dilihat dari Pilpres dan Pileg bisa berjalan dengan dana yang ada itupun masih dibawah angkanya dari dana Pilkada sekarang.
5.Permendagri 54/2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati & Wali Kota yang bersumber dari APBD. Sangat disayangkan...
6.NPHD Kab. Kaimana termasuk lebih cepat di tetapkan jika dibandingkan dgn Kabupaten lainnya di Papua Barat. Harus Kasi Aplause 👏👏👏👏
Terkait dengan dana pilkada juga terjadi pemotongan dana operasional dari setiap instansi birokrasi di kabupaten ini.
jadi kalo boleh di tarik kesimpulan untuk membangun kaimana pada tahun 2020 hanya gunakan bunga bank anggaran dana desa dari 84 kampung di kabupaten ini.
Sadarlah Uang di Negeri ini sedang di timbun demi kepentingan segelintir orang.
Catatan ini merupakan analisis dari fakta fakta perkembangan di kabupaten ini.
By.Presiden Repoblik Mimpi. Victor Furima
Komentar
Posting Komentar